Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka gelaran Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025, di Ruang Rapat Majapahit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya, Senin (27/5/2024).
Musrenbang ini merupakan bukti komitmen tertinggi dari Pemkot Surabaya dalam memajukan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan agar aktif dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dalam perencanaan kota.
Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan bahwa Musrenbang Perempuan ini menjadi sarana efektif untuk menggali aspirasi dalam rangka mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Responsif Gender. Dimana para perempuan dihargai keberadaannya, dilindungi hak-haknya, dihormati pendapatnya, serta diberikan panggung utama dalam pembangunan di Kota Surabaya.
“Keberhasilan pembangunan gender akan mendukung kesuksesan pembangunan Kota Surabaya secara keseluruhan. Jadi, Pemkot Surabaya meminta masukan dan saran strategis untuk bersama-sama mewujudkan Kota Surabaya yang ramah, aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga Kota Pahlawan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan untuk kemajuan bangsa,” kata Bunda Rini Indriyani sapaan akrabnya.
Bunda Rini Indriyani menerangkan, salah satu peran penting para perempuan di Kota Surabaya adalah ikut serta dalam pengurangan prevalensi stunting yang saat ini telah mencapai angka 1,6 persen pada tahun 2023. Ini merupakan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
“Ini memiliki efek yang sangat penting untuk masa depan dan sangat luar biasa. Saya berharap Musrenbang Perempuan ini bisa menjaring aspirasi hingga ke level bawah. Sebab, suara perempuan sangat penting untuk kita akomodir demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya, dan itu menjadi prioritas,” terangnya.
Sebab, menurut Bunda Rini Indriyani, para perempuan lebih detail dan fokus dalam berbagai hal. Karenanya, pemkot berupaya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk perempuan disabilitas di Kota Pahlawan. Bahkan, aspirasi dari para perempuan sangat tinggi, yakni mencapai ribuan aspirasi yang didalamnya turut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
Bunda Rini Indriyani menerangkan, salah satu peran penting para perempuan di Kota Surabaya adalah ikut serta dalam pengurangan prevalensi stunting yang saat ini telah mencapai angka 1,6 persen pada tahun 2023.
“Perempuan harus lebih berani mengeluarkan aspirasinya untuk disampaikan dalam Musrenbang ini. Saya berharap ini bisa difasilitasi dengan lebih maksimal, serta bisa berkolaborasi bahwa pembangunan fisik dan gender bisa berjalan beriringan,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
“Bapak Walikota berpesan agar RKPD Kota Surabaya 2025 memuat tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya. Tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya tersebut, di antaranya mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kematian ibu (AKI), mengurangi angka kematian bayi (AKB), mengurangi stunting, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dan menurunkan angka rasio gini,” kata Irvan.
Oleh sebab itu, berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan.
“Untuk memastikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, acara Musrenbang RKPD Kota Surabaya tahun 2025 ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan di lingkup Pemkot Surabaya, civitas akademika, organisasi wanita, LSM pemerhati perempuan, media, Satgas sahabat dan PKBN, perwakilan Ketua RT/RW dan LPMK perempuan, dan Forum Anak Surabaya,” ujarnya.
Forum Musrembang ini juga disiarkan langsng di YouTube dan akun media sosial Pemkot Surabaya dalam rangka meningkatkan kesadaran warga terkait berbagai kebijakan responsif gender. “Serta dalam rangka mewujudkan sebuah kota, dimana semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi terhadap upaya pembangunan gender, perlindungan, dan pemeliharaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan,” pungkas Irvan.