Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dengan demikian, setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang...
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim bersama Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Surabaya berkolaborasi dalam melayani pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim. Kegiatan ini sebagai rangkaian acara Hari Kesetiakawan Sosial...
Kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim membuahkan hasil yang membanggakan. Salah satu inovasnya, "Lapor Pak" Tangkas Tuntas, mendapat penghargaan TOP 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jatim 2022.
Tim Doktor Mengabdi Universitas Brawijaya melakukan serangkaian kegiatan mengurangi kasus stunting bertempat di Desa Sumberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Tim DM mengadakan sosialisasi bertema “Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Desa Sumberputih berbasis Identifikasi dan Pemetaan Potensi Masyarakat”, Selasa (15/11/2022).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyampaikan, setiap anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
Memperingati HUT Emas, Ikatan Alumni Universitas Airlangga menyelenggarakan bhakti sosial berupa cek kesehatan gratis, pemberian sembako, pemberian bantuan spesifik untuk lansia dan ibu hamil, peltihan self defense, tauziah, serta gelar produk dari para ojol perempuan di Wilayah Sidoarjo.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyampaikan, bahwa sistem administrasi kependudukan saat ini sudah dalam satu genggaman. Ini artinya, pemerintah memberikan kemudahan dan transparasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang tidak terbatas waktu. Hal ini juga agar...
