Surabaya, 30 Mei 2024 Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono tegas menargetkan realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Pemprov Jatim di tahun 2024 harus tembus hingga 90 persen.
Hal ini ia sampaikan sekaligus sebagai penyemangat agar seluruh pihak terkait terus meningkatkan capaian belanja PDN tahun 2023 yang sudah tembus 80 persen. Pasalnya berdasarkan data bigbox LKPP selama tahun 2023 penggunaan PDN Jatim sudah cukup baik yaitu dalam pengadaan belanja sebesar Rp 6,5 Triliun terealisasi 80 persen.
"Bersama-sama kita optimis tahun ini capaian belanja PDN kita bisa meningkat dan mencapai 90 persen. Ini semua harus kita upayakan meski realisasi Belanja PDN kita di tahun 2023 sudah baik yaitu 80 persen," ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (30/5).
Belanja PDN Jatim sebesar 80 persen di tahun 2023, terealisasi dari belanja 7.906 produk bersertifikat TKDN yang berasal dari 845 perusahaan industri di Provinsi Jawa Timur. Dan yang membanggakan capaian ini merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
"Kami berkeyakinan realisasi PDN di lingkungan perangkat daerah Jatim tahun ini bisa diatas 80 persen dan naik peringkat jika bisa peringkat satu nasional," ujarnya.
Pj Adhy menyebut, pemenuhan P3DN di Jatim sampai bulan ini sudah diatas 30 persen. Bahkan tahun lalu tercapai 53 persen sedangkan standart penerapannya di tingkat nasional sebesar 40 persen. Artinya, ia semakin optimis tahun ini bisa mencapai 90 persen lebih.
Tak hanya itu, untuk memaksimalkan belanja PDN, Pj. Gubernur minta kepada seluruh jajaran PD di Pemprov Jatim secara teknis agar mengimput di sistem pengadaan. Artinya jika seluruh proses tercatat atau tertracking pembelanjaan PDN bisa terpantau penyerapannya.
Pj. Gubernur menegaskan, bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa yang ada di Jatim harus memprioritaskan PDN yang muaranya akan mendukung Gerakan Bangga Indonesia.
Pihaknya mengakui bahwa tidak seluruhnya pengadaan barang dan jasa bisa menggunakan produk dalam negeri dalam E Katalog. Terutama alat teknologi dengan sertifikasi tinggi internasional seperti contoh alat kesehatan dan alat kedokteran, medis hingga Alat Laboratorium.
"Kami memahami tidak semua Alkes ataupun alat kedokteran tidak ada di e katalog. Namun, kami berkomitmen produk lain bisa menggunakan PDN sehingga meningkatkan Bangga Buatan Indonesia," tegasnya.
Secara khusus, Pj. Gubernur minta kepada seluruh Ka. OPD yang hadir untuk melakukan percepatan penyaluran hibah maupun bansos yang dinantikan oleh masyarakat.
Penyaluran bansos dan hibah tersebut menurutnya, akan mempercepat penyerapan pengadaan barang dan jasa khususnya PDN.
"Lakukan percepatan hibah maupun bansos karena masyarakat sudah membutuhkan. Kalau realisasi dipercepat maka pengadaan barang barang dan jasa PDN bisa terserap dan angkanya akan naik," ungkapnya.
Dalam laporannya, Kadisperindag Prov. Jatim Iwan mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Kinerja Tim P3DN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/815/KPTS/013/2023.
Dimana Tim P3DN Provinsi Jawa Timur bertugas untuk melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov Jatim serta melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Jawa Timur.
Dijelaskannya, pada Tahun 2023 lalu, berdasarkan data bigbox LKPP tercatat adanya komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri sebanyak Rp. 6,5 Triliun.
Pada tahun ini, potensi belanja barang dan jasa sesuai dengan APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11,3 Triliun, di luar anggaran BUMD.
Dimana komitmen belanja PDN saat ini mencapai 45,9 persen atau sebesar 5,2 Triliun Rupiah. Untuk itu, realisasi belanja PDN Pemprov Jatim pada Tahun 2024 diharapkan dapat mencapai atau bahkan melebihi angka komitmen yang telah ditetapkan.
IRapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024 diselenggarakan dengan konsep One Stop Event meliputi Talkshow, Desk Businnes Matching, Pameran Produk Dalam Negeri dan Pojok Konsultasi.
Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan Komitmen seluruh instansi untuk membelanjakan anggarannya pada Produk Dalam Negeri, yang berkontribusi pada kemajuan sektor perindustrian serta mendorong perekonomian nasional.
"Besar harapan kami, pelaksanaan kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga belanja PDN Provinsi Jawa Timur dapat mencapai target dengan membeli produk industri yang sudah bersertifikat TKDN dan mengurangi pembelanjaan produk impor sampai dengan 5% dari total Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022," tutupnya. (*)