Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, meresmikan aplikasi “SUPER SINDEN” atau Sistem Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Online di Artotel Hotel Surabaya, Kamis (25/8/2022). Aplikasi ini dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.
"Saat ini kita memasuki perkembangan teknologi yang luar biasa pesat. Bahkan jarakpun sudah tidak bisa memisahkan, dimanapun kita berada kita tetap bisa berkomunikasi. Teknologi seperti ini sudah mulai banyak dimanfaatkan dan dikembangkan di semua bidang," ujarnya.
Dijelaskan Adhy, salah satu prioritas pembangunan Indonesia termasuk di Jawa Timur adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan sosial inklusi, serta perlindungan perempuan dan anak. Hal ini sesuai dengan amanah Sustainable Development Goals (SDGS) goal ke 5, yaitu gender equality atau kesetaraan gender merupakan tujuan yang harus dicapai semua bangsa termasuk indonesia.
Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui peraturan daerah No 9 tahun 2019 tentang PUG dan telah membangun kelembagaan PUG seperti kelompok kerja PUG, tim penggerak PUG (Bappeda, BPKAD, DP3AK, Inspektorat, DPMD, Biro Organisasi dan Biro Kesra) sebagai tim yang menggerakkan pembangunan responsif gender melalui PUG. Bahkan di setiap perangkat daerah telah ditunjuk focal poin PUG sebagai koordinator di internal perangkat daerah.
Pemerintah Provinsi juga telah meraih Penghargaan Tertinggi Anugrah Perahita Ekapraya (APE) di tingkat mentor (terbaik). "untuk itu kita bersyukur dan berterimakasih semua karena kopmitmen Gubenur kita ibu khofifah Indar Parawansa dan kerjasama bapak ibu di perangkat daerah. Pada tahun 2022 ini akan dilakukan kembali evaluasi PUG , kami berharap kita dapat mempertahankan pada tingkat mentor tersebut," tuturnya.
"'Saya turut bergembira karena melalui PPRG online yang saya resmikan, perangkat daerah akan dimudahkan menyusun PPRG sehingga dalam mewujudkan gender equality dan social inclusion yang berdampak terhadap indikator kinerja utama (IKU) Gubernur yaitu kesetaraan gender yang dilihat dari indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) dapat tercapai," Imbuhnya.